Komisi VIII DPR Kritik Kemenag Soal Penambahan Jumlah Makan Jemaah Haji, Bisa Jadi Temuan Korupsi

HAJIUMRAHNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengkritik keras inisiatif Kementerian Agama yang telah mengambil keputusan penambahan jumlah makan jemaah haji di luar kesepakatan.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief menyampaikan bahwa pihaknya berhasil melakukan efisiensi di sejumlah komponen biaya haji, sehingga penambahan jumlah makan menjadi tiga hari bisa direalisasikan.

"Kami belajar dari pengalaman masa lalu, dulu juga makan dua kali, tetapi selalu ada tambahan sncak, seperti roti susu, jus dan sebagainya. Dan dalam perjalanannya tim kami berkomunikasi dengan pihak dapur, kemudian meminta kemungkinan bisa ditambah hal tersebut untuk disesuaikan dengan respon jemaah, yang memang mengharapkan agar sarapan itu jangan roti, tapi ada nasi," ungkap Hilman Latief, Senin (22/5/2023).

"Dari situlah kemudian, kami berdasarkan hitungan yang ada, melakukan efisiensi di berbagai aspek dan ternyata dengan proses yang panjang sekali, bisa ditekan tapi dengan komitmen kualitas layanan dijaga. Jadi makan tiga kali. Alhamdulillah, sarapan bisa diwujudkan dalam bentuk nasi," sambung Hilman.

Mendengar pernyataan itu, Marwan pun bereaksi dengan menyebut bahwa inisiatif itu bisa menjadi temuan pelanggaran korupsi. Menurut Marwan, efisiensi biaya haji hanya bisa dilakukan pasca penyelenggaraan haji.

"Itu bisa jadi problem, karena menyalahi keputusan [Panja dan Kementerian Agama] bahwa makan hanya 2 kali. Bapak dapat anggaran dari mana? Kan itu sudah kita putuskan dua kali makan. Efisiensi itu itu nanti setelah haji, kalau sekarang Anda melakukan efisiensi ada apa? Berarti harga itu setelah diputuskan bisa turun naik? Itu bisa jadi temuan loh Pak," tukas Politisi PKB tersebut.

"Pak Dirjen, kalau hasil efisiensi itu nanti diserahkan kepada BPKH, jangan dipakai sekarang, itu bisa jadi temuan nanti. Kita mengingatkan karena ingin menjaga Menteri Agama. Jangan bapak-bapak mau ceburkan Menteri Agama dengan kebijakan seperti ini," lanjut Marwan.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Ia menyatakan bahwa efisiensi itu tidak bisa dilaksanakan saat ini.

"Artinya kalau kita mau tegas, efisiensi itu tidak hari ini, dan kalau toh ada efisiensi harus dikembalikan ke BPKH," pungkas Ashabul Kahfi.