Usulan Kenaikan Bipih Tidak Populis, Komnas Haji Tetap Dukung Kemenag

- Jumat, 20 Januari 2023 | 11:06 WIB
Jemaah haji Indonesia mengenakan gelang khusus selama di Tanah Suci. (Kemenag)
Jemaah haji Indonesia mengenakan gelang khusus selama di Tanah Suci. (Kemenag)

HAJIUMRAHNEWS.COM - Ketua Komnas HajiMustolih Siradj mendukung usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada penyelenggaraan haji 2023.

Menurut Mustolih, kenaikan biaya haji itu merupakan konsekuensi yang sulit dihindari terutama jika pembandingnya dengan menggunakan acuan biaya sebelum pendemi di tahun 2019.

"Berbagai komponen haji mengalami kenaikan harga, baik di tanah air maupun di Arab Saudi, seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alat kesehatan dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Hajiumrahnews.com, Jumat (20/1/2022).

Mustolih menilai rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan dan kesehatan keuangan.

Sebab selama ini subsidi ke Biaya Penyelenggaraaan Ibadah Haji (BPIH) terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi.

"Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jemaah tunggu berkisar 160 trilyun, seharusnya hasil dri penempatan maupun investasi menjadi hak dari jemaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal). Tetapi selama ini 'tradisinya' malah diberikan untuk mensubsidi jemaah haji yg berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi" paparnya.

Pada saat yang sama, biaya setoran awal calon jemah haji belum juga dinaikkan masih di angka Rp25 juta/per jemaah, setidaknya selama dua sekade belakangan.

Jelas situasi ini sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), terlebih dengan kuota normal 221 ribu maka subsidinya juga akan kembali 'normal'.

"Gus Men termasuk sangat berani mengambil kebijakan yang tidak populer ini, yang selama ini sangat dihindari oleh Menteri Agama era sebelumnya, terlebih di tahun politik. Tapi langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jemaah haji tunggu, jika tidak masalah ini akan jadi bom waktu," jelasnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Murtadha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X