Diah Pitaloka kepada Kemenag: Semua Potensi Efisiensi Biaya Haji Harus Diperjuangkan!

HAJIUMRAHNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk dapat memaksimalkan semua potensi efisiensi komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023.

"Sekarang ini kami ingin coba 'menantang' Kemenag, untuk melihat bersama-sama komponen haji yang bisa menjadi titik efisiensi. Jadi jangan terus berpikir spending saja," kata Diah dalam webinar bertajuk Menelisik Kenaikan Bipih 2023, yang diselenggarakan PEBS FEB UI dan Hajiumrahnews.com, Jumat (27/1/2023).

Menurut Diah, pengurangan masa perjalanan haji menjadi 30 atau 35 hari merupakan salah alternatif yang dapat dikaji dan diperjuangkan dalam rangka efisiensi BPIH.

Selama ini, lanjut Diah, pengurangan masa perjalanan haji selalu dianggap tidak mungkin karena terkendala jadwal dan kapasitas penerbangan.

Namun saat ini, kata Diah, kendala tersebut sudah mungkin teratasi dengan tersedianya Bandara Taif serta diperluasnya Bandara Internasional Jeddah, sehingga kapasitas penerbangan memungkinkan untuk ditambah.

"Potensi-potensi ini harus kita coba perjuangkan semaksimal mungkin, agar biaya haji Indonesia bisa kita rasionalisasikan. Jangan belum melakukan apa-apa tapi kita bilang tidak bisa. Pola pikir seperti inilah yang akan membuat kita terjebak, terus-menerus menghadapi masalah klasik perhajian," jelas Diah.

Kemudian dari komponen penyediaan makanan di Tanah Suci. Diah menyebut, apabila itu masih bisa diefisiensikan tanpa mengurangi kualitas, maka harus diperjuangkan.

"Mungkin kita perlu mencari dan menggunakan pola negosiasi yang berbeda, apapun itu namanya, mari kita coba lakukan. Jadi keterampilan dalam melakukan negosiasi harus menjadi semangat Kemenag. Karena kalau mau cari-cari alasan untuk membenarkan harga tinggi, maka iti tidak sulit, dan akan selalu ada saja alasannya," papar Diah.

Bukan hanya Kemenag, Diah juga meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mulai melakukan penetrasi pada instrumen investasi ekosistem perhajian.

"BPKH dan mungkin juga pelaku ekonomi nasional secara umum, perlu mewarnai ekosistem haji Indonesia dengan investasi, baik yang ada di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Karena kalau tidak, selamanya kita akan menjadi konsumen total, dan itulah yang menyebabkan biaya haji selalu naik, bahkan dalam 5 tahun terakhir kenaikannya sampai dua kali lipat," jelas Diah.

Terakhir, Diah mengajak semua pihak, termasuk calon jemaah haji untuk mengambil hikmah dari dinamika perhajian yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia.

"Saya merasa ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Kita akan melaksanakan haji secara normal setelah tiga tahun berkutat dengan pandemi. Jadi Mari kita manfaatkan momentum ini untuk mencapai perbaikan-perbaikan. Untuk berupaya lebih besar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Untuk memperoleh yang tebaik dari sisi harga maupun kualitas," pungkas Diah.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini antara lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Direktur Gaido Group M Hasan Gaido, Peneliti Senior PEBS FEB UI, Budi Prasetyo, serta dibuka oleh Dekan FEB UI Teguh Dartanto, juga Kepala PEBS FEB UI Rahmatina A. Kasri.