Hajiumrahnews.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mencegah praktik haji ilegal menjelang musim keberangkatan 1447 H/2026 M.
Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan guna menutup celah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jamaah yang berangkat secara ilegal,” ujarnya pada Jumat (3/4).
Selain pengawasan di pintu keberangkatan, Kemenhaj juga mengintensifkan deteksi dini di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencegah praktik penipuan dan pelanggaran yang kerap terjadi menjelang musim haji.
Penguatan sistem pengawasan ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari modus keberangkatan nonprosedural yang berisiko tinggi, baik dari sisi hukum maupun keselamatan.
Dari sisi koordinasi lintas kementerian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menekankan pentingnya sinergi sebagai kunci utama.
Menurutnya, potensi kerugian dari praktik haji ilegal sangat besar. Jika satu jamaah membayar sekitar Rp100 juta, maka total kerugian bisa mencapai ratusan miliar rupiah apabila banyak yang berhasil berangkat secara ilegal.
“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga potensi kerugian ekonomi yang besar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya penyalahgunaan visa, seperti penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.
“Jamaah ilegal berisiko ditangkap dan dikenai sanksi berupa denda hingga larangan bepergian dalam jangka waktu tertentu,” tegasnya.
Untuk memperkuat langkah pencegahan, pemerintah mendorong pembentukan tim gabungan lintas kementerian. Tim ini akan bekerja secara sistematis mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan jamaah.
Kemenhaj menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.