Kuota Haji 2026 Belum Diumumkan, Pemerintah Tunggu Kunjungan Menteri Haji Arab Saudi

Hajiumrahnews.com — Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Haji (BP Haji) menyatakan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, kuota haji tahun 2026 belum diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah meyakini keputusan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat, bersamaan dengan kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Indonesia yang dijadwalkan pada awal Agustus 2025.

“Insya Allah mudah-mudahan saat kunjungan Menteri Haji dan Umrah ke Indonesia nanti, akan diumumkan secara resmi,” ujar Kepala BP Haji, Abdul Mu’ti, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (15/7/2025).

Menurut BP Haji, kuota sementara yang diperkirakan untuk Indonesia tahun 2026 masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sekitar 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Namun, pemerintah tetap membuka peluang adanya penambahan kuota berdasarkan diplomasi bilateral dan kesiapan infrastruktur dari pihak Arab Saudi.

 
Tanda-tanda Penambahan Kuota?

Sebelumnya, Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi tengah membangun gedung-gedung bertingkat di Mina dan memperluas fasilitas di Arafah serta Muzdalifah. Ini bisa menjadi indikator peningkatan kuota jemaah haji internasional, termasuk dari Indonesia.

“Kalau melihat infrastruktur dan proyek yang sedang mereka kerjakan, kemungkinan akan ada peningkatan kapasitas. Tapi semua tentu menunggu keputusan resmi dari pihak Saudi,” ujar Menag.

 
Menunggu Kepastian Arab Saudi

Indonesia sendiri merupakan pengirim jemaah haji terbanyak di dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat berkepentingan dalam memastikan kuota tersedia secara optimal dan diumumkan lebih awal agar proses persiapan lebih matang, mulai dari manasik, distribusi visa, hingga logistik di Tanah Suci.

Dalam kunjungan Menteri Haji Arab Saudi yang direncanakan pada awal Agustus mendatang, pemerintah berharap ada kepastian kuota sekaligus penguatan kerja sama teknis dan layanan, termasuk isu-isu seperti perbaikan sistem syarikah, akomodasi, transportasi, dan katering.