Hajiumrahnews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hubungan antara Partai Gerindra dan PDI‑Perjuangan (PDI‑P) sangat erat, bak hubungan kakak-adik. Meski demikian, ia menggarisbawahi prinsip demokrasi mengharuskan adanya partai yang berada di luar pemerintahan sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika menghadiri peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025). Dalam acara tersebut hadir pula sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPR dari PDI‑P Puan Maharani dan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto.

Prabowo mengatakan, “Sebenarnya PDI‑P sama Gerindra ini kakak‑adik… demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu, memang benar harus ada yang di luar, ngoreksi kita… tapi ya sedulur, ya kan?”.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyentil semangat ekonomi kerakyatan ala Bung Karno yang diteruskan melalui Koperasi Desa Merah Putih—yang kini berhasil membentuk 80.081 koperasi desa/kelurahan nasional.

Rekan PDI‑P dari partainya sendiri pun menanggapi pernyataan ini. Politisi senior Panda Nababan menyebut posisi PDI‑P saat ini menguntungkan karena dapat berperan sebagai "joker", yakni berada di luar jalur pemerintahan namun tetap memiliki pengaruh signifikan serta berperan sebagai mitra pengawas.

Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, memberi catatan bahwa keberadaan PDI‑P di luar pemerintahan justru mencerminkan demokrasi sehat dengan fungsi kontrol yang kuat. Ia menambahkan, “Atas nama demokrasi… fungsi checks and balances. Menjadi partner kritis adalah posisi yang pas bagi PDI‑P”.