Hajiumrahnews.com – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M mencatat tonggak sejarah baru dengan hadirnya tiga terobosan penting dari Kementerian Agama RI. Melalui langkah transparansi, efisiensi pendanaan, dan sistem multi syarikah, pemerintah berupaya mewujudkan layanan haji yang lebih terbuka, terjangkau, dan kompetitif.
Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, di Jakarta, Sabtu (07/05). “Ini bukan sekadar reformasi administratif, tapi perubahan paradigma menuju tata kelola haji yang lebih adil dan partisipatif,” ujar Hilman.
Untuk pertama kalinya, pemerintah secara terbuka mengumumkan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji. Kebijakan ini diumumkan pada (01/23) dan disambut sebagai langkah transparansi setelah sebelumnya daftar jemaah hanya diketahui PIHK.
Pelunasan dilakukan dalam dua tahap, yakni (01/24–02/07) dan (02/14–02/21), dengan total 16.305 jemaah haji khusus yang telah melunasi. Daftar nama yang telah melunasi juga dirilis untuk publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Bersama DPR, Kemenag menetapkan rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp89,41 juta—lebih rendah Rp4 juta dari tahun sebelumnya. Nilai manfaat dari optimalisasi dana jemaah juga turun, dari Rp37,3 juta (2024) menjadi Rp33,9 juta (2025) per jemaah.
Meski terjadi efisiensi, kualitas layanan tetap terjaga. Jemaah tetap mendapatkan 127 kali layanan makan selama masa haji, termasuk menu nusantara dan makanan siap saji (RTE). Layanan akomodasi dan transportasi pun tetap pada standar tinggi.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberi perhatian pada efisiensi ini, seraya menekankan pentingnya menjaga mutu layanan dengan biaya yang tetap terjangkau.
Pembaruan lain adalah penggunaan skema multi syarikah, melibatkan delapan perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi. Tujuannya menghindari monopoli dan membuka persaingan sehat untuk meningkatkan mutu layanan.
Meski sempat menimbulkan dinamika teknis di lapangan, sistem ini berhasil diantisipasi melalui koordinasi terpadu antara PPIH, syarikah, dan Kementerian Haji Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi, Abdul Fattah Mashat, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia.
Apresiasi serupa disampaikan Dr. Eyad Rahbini, Asisten Deputi Operasional Haji Saudi, yang menilai koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci kesuksesan pengelolaan kloter dan multi syarikah tahun ini.
Ketiga terobosan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan keterbukaan, efisiensi, dan keadilan dalam layanan ibadah haji.
"Haji adalah hak seluruh umat Islam. Dengan tata kelola yang sehat dan kerja sama lintas negara, kita bergerak menuju haji yang modern dan bermartabat," tandas Hilman Latief.
Hingga saat ini, 168.007 jemaah telah kembali ke Indonesia dari total 432 kelompok terbang. Sementara 93 kloter masih berada di Madinah, dengan proses pemulangan dijadwalkan berlangsung hingga 10 Juli 2025.