Hajiumrahnews.com — Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan draf aturan baru terkait penyelenggaraan layanan transportasi selama musim haji 1447 H/2026 M. Kebijakan ini disiapkan untuk memperketat pengawasan terhadap sistem mobilitas jemaah yang berskala besar dan kompleks.
Berdasarkan laporan surat kabar Okaz yang dikutip Gulf News, rancangan regulasi tersebut mengatur sanksi tegas bagi individu maupun perusahaan penyedia transportasi haji yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi berupa denda administratif ditetapkan mulai dari 150 riyal Saudi hingga maksimal 100.000 riyal Saudi, tergantung tingkat pelanggaran.
Dalam draf aturan tersebut ditegaskan, pelanggaran yang dikategorikan serius dapat berujung pada penangguhan izin operasi layanan transportasi haji selama satu hingga tiga musim haji berturut-turut.
“Untuk pelanggaran berat, otoritas berwenang dapat mencabut izin operasi secara permanen,” demikian ketentuan yang tercantum dalam rancangan regulasi tersebut.
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh penyedia layanan mematuhi standar keselamatan, ketepatan layanan, serta disiplin operasional selama puncak pergerakan jemaah.
Draf aturan juga memperjelas bahwa penyedia layanan transportasi haji dilarang beroperasi di wilayah geografis tertentu tanpa memperoleh izin resmi dari pusat bimbingan transportasi jemaah yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi.
Setiap perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam layanan transportasi haji wajib mengajukan permohonan izin dengan melampirkan data lengkap, termasuk jumlah armada bus yang tersedia, spesifikasi teknis kendaraan, serta kesiapan operasional lainnya.
“Pengajuan izin harus menunjukkan kesiapan layanan secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun manajerial,” sebagaimana tercantum dalam draf kebijakan tersebut.
Regulasi baru ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya di sektor transportasi yang berperan vital dalam pergerakan jutaan jemaah antara Makkah, Madinah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem sanksi berjenjang, pemerintah Saudi berharap penyelenggaraan transportasi haji 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan efisien, sejalan dengan standar pelayanan internasional dan visi peningkatan manajemen ibadah haji.