Hajiumrahnews.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah membagikan kartu Nusuk kepada seluruh jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kasus jemaah hilang dan terlantar yang sempat terjadi pada pelaksanaan haji 2025.

“Kita sudah wanti-wanti tentang itu. Maka kita meminta pemerintah Indonesia menghadirkan syarikah di Tanah Air. Maka Nusuk itu harus diterima di Indonesia sebelum sampai ke Saudi,” ujar Marwan usai rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta.

Ia menjelaskan, pembagian kartu Nusuk perlu dilakukan di setiap embarkasi agar jemaah sudah memegang seluruh informasi penting sebelum berangkat.

“Kewajiban hadir di sini, di Indonesia ini, di setiap embarkasi. Jadi Nusuk sudah dibagikan. Dengan mengantungi Nusuk, kita yakin tidak terjadi lagi tumpang tindih,” imbuhnya.

Selain itu, Marwan menekankan agar komposisi jemaah dalam kelompok terbang (kloter) tidak diubah. Menurutnya, manifest penerbangan harus valid dan sesuai dengan data dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Manifes yang dikirim itu harus benar-benar sesuai. Kesepakatan antara syarikah dan pemerintah Indonesia harus menjamin setiap jemaah yang masuk ke pesawat sesuai dengan data Siskohat,” tegasnya.

Marwan menilai praktik perombakan kloter menjadi penyebab munculnya masalah di lapangan, termasuk jemaah yang tidak tahu di mana hotelnya atau siapa yang bertanggung jawab atas transportasinya.

“Ini yang kemarin membuat kita agak rumit. Ada jemaah telantar, tidak tahu di mana hotelnya, siapa yang mengangkut. Itu yang menjadi perhatian kita,” jelasnya.