Hajiumrahnews.com — Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok halal yang berkelanjutan, sekaligus membuka pasar baru bagi produk pertanian dan peternakan nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, usai menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, pada Selasa (07/10) menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai langkah awal revitalisasi ekosistem ekonomi haji — dengan fokus pada integrasi produk pertanian dan peternakan dalam rantai pasok kebutuhan jamaah haji dan umrah.
“Ekosistem ekonomi haji bukan hanya soal mengirim jamaah, tapi juga bagaimana kegiatan ini menimbulkan hentakan ekonomi yang baik untuk petani dan peternak di Indonesia,” ujar Wamentan Sudaryono, atau akrab disapa Mas Dar.
Mas Dar menilai, dengan jumlah jamaah haji mencapai 200 ribu orang dan jamaah umrah sekitar 2,5 juta orang per tahun, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pasar produk pertanian dan peternakan di ekosistem haji.
“Kita bersepakat setelah ini membentuk Pokja, agar potensi ekonomi ini bisa dikelola dengan baik,” tambahnya.
Ia menjelaskan, Pokja lintas kementerian ini akan merumuskan strategi konkret untuk memastikan sektor pertanian turut berkontribusi nyata — mulai dari pengadaan bahan pangan, penyediaan logistik halal, hingga dukungan ekspor komoditas.
“Kita akan berkolaborasi dalam rekomendasi pengelolaan dan penyediaan bahan baku makanan bagi jamaah haji dan umrah. Tidak hanya melibatkan tim dalam negeri, tapi juga bernegosiasi langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” ujar Mas Dar.
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi ekosistem ekonomi haji Indonesia.
“Perintah Presiden jelas, kita harus merevitalisasi ekosistem ekonomi haji. Salah satunya dengan melibatkan sektor pertanian dan peternakan agar petani dan peternak kita bisa memasarkan produk mereka ke pasar haji dan umrah,” ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, selain sektor peternakan (kambing dan domba), produk hortikultura seperti sayur-mayur juga berpotensi besar menembus pasar Arab Saudi.
“Terutama sayur-mayur itu bisa ke Tanah Suci. Karena pangsa pasarnya luas sekali,” tambahnya.
Kementan dan Kemenhaj sepakat akan segera membentuk Pokja Ekonomi Haji yang melibatkan Kementerian Investasi, Kemenko Pangan, dan lembaga terkait lainnya. Pokja ini bertugas menyusun kebijakan dan peta jalan untuk memperkuat rantai pasok pangan dan logistik halal bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.
“Kami akan berkoordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi haji. Ini langkah nyata agar potensi ekonomi haji dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia,” tegas Dahnil.
Kolaborasi antara Kementan dan Kemenhaj diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian pangan dalam penyelenggaraan haji, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Dengan ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir — mulai dari petani, peternak, pengolah, hingga logistik halal — Indonesia berpeluang besar menjadi penyedia utama rantai pasok halal global untuk kebutuhan jamaah haji dan umrah.