
Hajiumrahnews.com, Jakarta – Proyek pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa menarik perhatian sejumlah investor internasional. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyebut minat datang dari China, Jepang, Belanda, dan negara Eropa lainnya.
“Terbuka kok (investasi), dari China, Eropa, Belanda, dari Jepang. Baik itu dari segi pilot project sampai konstruksinya,” ujar Rosan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9).
Menurut Rosan, ada dua perusahaan besar asal China yang sudah menyatakan ketertarikan, bahkan menawarkan pengalaman pembangunan tanggul laut serupa di negaranya. Perusahaan Jepang juga mengundang Indonesia untuk melihat langsung proyek tanggul laut di sana.
Sejumlah perusahaan telah mengirim tim untuk melakukan penjajakan. Namun, Rosan menegaskan tindak lanjut investasi kini ada di tangan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, yang dibentuk Presiden Prabowo untuk mengawal proyek ini.
“Kalau LOI itu ke badan otorita. Saya hanya jembatani,” jelas Rosan.
Proyek Giant Sea Wall juga masuk dalam agenda pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada 3 September 2025. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan kerja sama yang telah diberikan China di berbagai sektor, termasuk infrastruktur maritim.
Proyek tanggul laut ini akan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik dengan kebutuhan dana mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (kurs Rp16.219).
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Prabowo telah melantik Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Didit menjelaskan, tugas utama badan ini adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut demi melindungi ekosistem dan masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob serta kerusakan lingkungan.
“Tupoksi kami adalah membangun tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah terkait ekosistem, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat di daerah pesisir,” jelasnya.