Indonesia-UEA Sepakat Percepat Digitalisasi Pemerintahan, Target Cetak 10 Juta Coder

Hajiumrahnews.com, Jakarta — Pemerintah Indonesia resmi membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan sekaligus mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan. Kesepakatan ini ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dengan Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Meutya menyebut, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan konektivitas lebih dari 500 kota/kabupaten serta puluhan kementerian dan lembaga di Jakarta.

“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga. Tantangannya besar, tapi ini kebutuhan mendesak,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan, Kementerian Komdigi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan digital. Indonesia, lanjutnya, bisa belajar dari UEA yang sukses menjalankan transformasi pemerintahan berbasis digital.

Meski masih ada kesenjangan akses internet hingga 50 juta penduduk, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup jurang digital tersebut.

“Negara harus bermigrasi karena masyarakat menginginkannya, dan pemerintah wajib memberi layanan terbaik,” tegasnya.

Dari sisi UEA, Abdulla Nasser Lootah menjelaskan negaranya telah lebih dulu menerapkan Zero Bureaucracy sejak 1990-an dengan mendorong sistem e-government. Inovasi digital seperti UAE Pass dan UAE Wallet kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat UEA.

“Ketika melihat Indonesia dengan ukuran sebesar itu, kami bilang mari kita mulai dengan 10 juta coder, bukan satu atau lima juta. Kami siap melakukannya,” kata Abdulla.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan UEA meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Forum ini akan menjadi wadah pertukaran pengalaman dalam tata kelola pemerintahan digital sekaligus mencetak 10 juta talenta digital baru yang diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi di kedua negara.