Hajiumrahnews.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan adanya dugaan kebocoran anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji yang mencapai Rp5 triliun per tahun. Angka ini setara 20–30 persen dari total biaya penyelenggaraan haji yang pada tahun lalu menelan Rp17 triliun untuk memberangkatkan 203 ribu jamaah.
“Kalau kebocoran 20% sampai 30% dari Rp17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp5 triliunan. Itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu nol kebocoran,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Selasa (30/9).
Menurutnya, sumber kebocoran paling besar ada pada 10 proses utama pengadaan, termasuk transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi. Untuk itu, pemerintah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memperkuat pengawasan di seluruh tahapan.
“Perintah Presiden begitu. Makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu,” tegasnya.
Dahnil mencontohkan salah satu upaya efisiensi yang sudah dilakukan pada layanan syarikah. Tahun lalu, biayanya mencapai 2.300 riyal per jemaah, namun melalui lelang terbuka berhasil ditekan menjadi 2.100 riyal.
“Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini bukti bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki,” jelasnya.
Ia juga memastikan ke depan Indonesia hanya menggunakan dua syarikah yang telah berpengalaman melayani jemaah, alih-alih menggunakan banyak penyedia layanan seperti sebelumnya.
Meski begitu, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disebut tidak mudah. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar menambah tantangan, namun pemerintah optimistis langkah transparansi dan pengawasan bisa memberi hasil.
“Kalau kebocoran bisa ditekan, menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis,” ucap Dahnil.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menambahkan, angka resmi biaya haji 2026 belum diputuskan. “Kami belum bicara angka. Tapi insya Allah turun. Kami kerja keras,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan fokus utamanya adalah membenahi tata kelola haji dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar dana jamaah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.