Hajiumrahnews.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan dua perusahaan, Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guests, sebagai pemenang tender penyedia layanan jemaah haji 2026.
Namun keputusan ini menimbulkan sorotan, karena kedua syarikah tersebut sebelumnya dinilai bermasalah dalam pelaksanaan haji 2025.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan keputusan itu diambil setelah pembahasan panjang dengan pihak Arab Saudi.

“Setelah diskusi panjang dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, kami bersepakat menunjuk dua syarikah. Dari 66 peserta lelang, dua inilah yang dipilih,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menanggapi kritik publik, Dahnil mengakui bahwa delapan syarikah yang menangani haji 2025 memang memiliki catatan masalah masing-masing. Ia beralasan, dua perusahaan yang kini ditetapkan justru dianggap paling baik di antara yang bermasalah.

“Delapan syarikah kemarin itu semua punya masalah. Tapi dari hasil seleksi tim pengadaan kami, dua inilah yang terbaik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak mana pun.

“Dipastikan tidak ada intervensi dalam pengadaan ini, baik dari saya, Pak Menteri, maupun pihak lain,” tegasnya.

Meski demikian, sumber Inilah.com menyebut terdapat dinamika di balik tender tersebut. Dari 18 perusahaan peserta, enam perusahaan lolos ke tahap akhir, dengan Almasia sebenarnya menempati peringkat teratas. Namun, di menit-menit terakhir, terjadi manuver harga oleh Rakeen dan Al Bait Guests yang membuat mereka keluar sebagai pemenang.
Diduga ada komunikasi antara pejabat Kemenhaj dan pihak luar, termasuk politisi DPR, yang berpengaruh dalam keputusan akhir tender tersebut.

Sumber internal juga menyebut bahwa kontrak senilai tiga tahun itu diduga melibatkan fee sebesar 125 riyal per jemaah, dengan total potensi dana mencapai Rp121,8 miliar berdasarkan kuota 220 ribu jemaah Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf, disebut belum menandatangani kontrak tersebut karena masih meninjau ulang hasil proses pengadaan.