Hajiumrahnews.com — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mempersiapkan langkah besar dalam transformasi layanan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, mengumumkan rencana pembangunan kantor perwakilan Kemenhaj di seluruh provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Haji kan sudah diambil alih Kementerian Haji dan Umrah, jadi sekarang ada penataan,” ujar Muhadjir dalam kunjungannya ke Jambi, dikutip di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Menurutnya, pembentukan kantor daerah merupakan bagian dari restrukturisasi kelembagaan nasional yang bertujuan mempermudah koordinasi dan mempercepat layanan publik.
“Setelah proses penyusunan di pusat tuntas, diteruskan membuat struktur kepengurusan di wilayah,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Dengan hadirnya kantor urusan haji dan umrah di daerah, calon jemaah tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke ibu kota provinsi untuk mengurus administrasi, pelunasan, maupun konsultasi terkait keberangkatan.
Muhadjir menegaskan, langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Kantor perwakilan di daerah juga akan berfungsi sebagai pusat informasi, pelayanan teknis, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk dalam hal bimbingan dan evaluasi penyelenggara haji khusus (PIHK).
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan telah melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan 200 nama calon pejabat Kemenhaj untuk dilakukan tracing dan verifikasi integritas oleh KPK.
“Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracing supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari,” jelas Gus Irfan, Jumat (3/10/2025).
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut positif langkah tersebut. Ia menegaskan, KPK mendukung penuh langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Kemenhaj sejak dini.
“KPK juga menyampaikan bahwa lembaga kami telah melakukan kajian dan penyelidikan terkait kegiatan haji. Harapannya, proses pengelolaan dan pelayanan jemaah haji makin hari makin baik,” ujar Cahya.
Ia menambahkan, KPK akan memberikan pembekalan antikorupsi bagi seluruh pejabat Kemenhaj, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
Dengan pembentukan jaringan kantor perwakilan di seluruh daerah dan dukungan penuh lembaga pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi model tata kelola haji modern yang bersih dan efisien.
Langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan pelayanan ibadah haji dan umrah Indonesia sebagai yang terbaik di dunia Islam.