Hajiumrahnews.com — Kementerian Pariwisata mencatat capaian bersejarah. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai 10,04 juta, tertinggi sejak pandemi COVID-19.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, capaian ini menandai arah pemulihan pariwisata Indonesia yang semakin solid.
“Ini adalah rekor tertinggi sejak pandemi dan menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia berada di jalur yang benar,” ujar Menteri Widiyanti dalam laporan kinerja bulanan Kemenpar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka tersebut tumbuh 10,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatat 9,09 juta kunjungan. Untuk Agustus 2025 saja, kunjungan wisman meningkat dari 1,34 juta menjadi 1,51 juta, naik 12,33 persen secara tahunan.
Kemenpar juga mencatat geliat kuat di sektor wisata domestik. Hingga Agustus 2025, wisatawan nusantara (wisnus) menembus 807,55 juta perjalanan, meningkat hampir 20 persen dibandingkan 2024.
“Wisatawan nusantara berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan menjaga daya tahan sektor pariwisata nasional,” ujar Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.
Sementara itu, jumlah wisatawan nasional (wisnas) yang bepergian ke luar negeri mencapai 6,13 juta perjalanan, dengan 685 ribu perjalanan terjadi pada Agustus 2025. Kondisi ini menciptakan surplus wisatawan (tourism balance) positif bagi Indonesia — artinya, lebih banyak wisatawan datang daripada keluar negeri.
Surplus tersebut berdampak langsung pada kenaikan devisa pariwisata, peningkatan permintaan akomodasi, belanja wisatawan, lapangan kerja, serta peluang investasi di sektor infrastruktur dan UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Widiyanti menyoroti langkah penting pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada 2 Oktober 2025.
Perubahan ini menekankan pembangunan ekosistem pariwisata yang lebih holistik dan terintegrasi, dengan fokus pada penguatan SDM, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Undang-undang baru ini mendorong pendidikan sadar wisata sejak dini, pengembangan desa wisata, serta pemanfaatan teknologi untuk tata kelola destinasi dan daya tarik wisata,” jelas Menteri Pariwisata.
Kemenpar juga mendorong pengembangan event pariwisata nasional yang memberi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, seperti Kharisma Event Nusantara (KEN). Tahun ini, KEN menampilkan 74 event di 32 provinsi dengan 9,74 juta pengunjung, nilai transaksi Rp 719,74 miliar, dan melibatkan 12 ribu UMKM serta 85 ribu pekerja seni.
Dalam Paket Ekonomi 2025, pemerintah memberikan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Program ini berlaku Oktober–Desember 2025 dan akan dilanjutkan pada 2026.
Selain itu, Kemenpar meluncurkan program magang satu tahun bagi lulusan perguruan tinggi pariwisata, bekerja sama dengan HILDIKTIPARI dan jaringan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di seluruh Indonesia.
Kabar baik juga datang dari sektor pelestarian alam. Kaldera Toba berhasil meraih kembali status “green card” UNESCO Global Geopark setelah sempat ditinjau ulang. Dua geopark lain — Ciletuh Palabuhanratu dan Rinjani Lombok — juga mempertahankan status hijau tersebut.
“Keberhasilan ini hasil kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan geopark Indonesia,” ujar Menteri Widiyanti.
Ia menutup laporan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat agar pariwisata Indonesia terus tumbuh berkelanjutan.
“Pertumbuhan pariwisata hanya bisa terwujud jika semua pihak berjalan bersama. Kita ingin pariwisata Indonesia maju, inklusif, dan memberi manfaat bagi semua,” tegasnya.