Hajiumrahnews.com — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan), memastikan pihaknya akan memperjuangkan lokasi terbaik bagi jemaah haji Indonesia di kawasan Masyair pada musim haji 2026.

Masyair merupakan puncak ibadah haji yang meliputi pergerakan jemaah dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, hingga Mina. Selama dua tahun terakhir, jemaah Indonesia menempati zona 3 dan 4, dan Kementerian Haji menegaskan tidak ingin hal itu kembali terjadi.

“Kami akan dianggap gagal jika jemaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jemaah kita mendapatkan tempat terbaik,” ujar Gus Irfan dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Untuk memastikan peningkatan layanan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng dua syarikah utama, yakni Rakeen dan Al-Bait Guest, sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan layanan haji di Arab Saudi. Kerja sama tersebut akan berlangsung selama tiga tahun, dengan evaluasi rutin setiap musim haji.

“Kami meminta agar syarikah terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kapasitas akomodasi, tenda, serta fasilitas sanitasi,” jelasnya.

Evaluasi tahunan akan memastikan kedua syarikah bersaing secara sehat dalam meningkatkan mutu pelayanan.

“Apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai standar, dapat diberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” tegas Gus Irfan.

Selain soal lokasi Masyair, Kemenhaj juga mencatat sejumlah catatan perbaikan dari penyelenggaraan sebelumnya, terutama terkait data jemaah dan peningkatan kualitas markaz atau kantor layanan di Arab Saudi.

Tahun 2026, Indonesia dijadwalkan memberangkatkan 203.320 jemaah, dan seluruh pihak diminta memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi.

“Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Gus Irfan menegaskan semangat integritas lembaganya.

Menteri Haji juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada “permainan” atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.

“Tidak boleh ada permainan sedikit pun. Tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, atau siapa pun—kecuali untuk jemaah Indonesia,” ujarnya.

Kemenhaj yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai wajah baru tata kelola perhajian nasional, dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji, di mana kualitas pelayanan dan integritas kelembagaan menjadi fokus utama demi mewujudkan haji yang bersih, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia.