Hajiumrahnews.com — Kementerian Perdagangan menargetkan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia–Tunisia (Indonesia–Tunisia Preferential Trade Agreement/IT-PTA) dapat ditandatangani pada Januari 2026. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa seluruh substansi perjanjian telah rampung dan kini hanya menunggu waktu penandatanganan resmi.
“Saya ingin menyampaikan bahwa perjanjian dagang dengan Tunisia nanti rencananya Januari kita akan tanda tangani. Sebenarnya ini hanya masalah waktu saja, tapi perjanjiannya sudah selesai,” ujar Budi dalam Strategic Forum Indonesia–Tunisia di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
IT-PTA mencakup pembukaan akses pasar barang melalui penurunan hingga penghapusan tarif, serta sejumlah pengaturan nontarif seperti standardisasi, anti-dumping, dan fasilitasi perdagangan. Pemerintah menilai perjanjian ini dapat membuka pintu diversifikasi ekspor ke Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Tahun lalu, perdagangan bilateral Indonesia–Tunisia tercatat mencapai US$169,3 juta.
Mendag mendorong para pelaku usaha untuk segera bersiap memanfaatkan peluang tersebut. “Kita ingin semua perjanjian, baik dengan Peru, Tunisia, atau dengan negara mana pun, itu harus segera dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Kebijakan percepatan pembukaan pasar global ini sejalan dengan kinerja ekspor Indonesia pada Januari–Agustus 2025 yang tumbuh 7,72 persen menjadi US$185,13 miliar. Surplus perdagangan juga masih terjaga selama 64 bulan berturut-turut.
Dalam forum yang sama, Ketua Kadin Bilateral Tunisia, M. Hasan Gaido, turut menyampaikan pandangan sekaligus strategi untuk memperkuat pemanfaatan IT-PTA. Ia menekankan bahwa dunia usaha perlu bergerak cepat agar peluang dagang kedua negara tidak terlewat.
Hasan Gaido menjelaskan empat pilar kerja sama yang akan didorong Kadin Indonesia:
1. Optimalisasi jejaring Kadin hingga daerah
“Kadin Indonesia memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Informasi terkait kerja sama PTA ini akan kami sampaikan secara menyeluruh agar menjadi perhatian para pengurus dan pengusaha,” kata Hasan.
2. Pembentukan Indonesia–Tunisia Business Council
Ia menyampaikan usulan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dubes RI di Tunisia untuk membentuk Indonesia–Tunisia Business Council sebagai wadah percepatan kerja sama bisnis.
“Dengan adanya council ini, hubungan bisnis-to-business akan lebih cepat untuk peningkatan investasi, perdagangan, dan pariwisata,” ujarnya.
3. Pendampingan UKM untuk naik kelas dan siap ekspor
Hasan menilai UKM perlu didampingi untuk meningkatkan kualitas produk.
“Kami ingin UKM naik kelas. Produk yang sudah bagus dan memenuhi standar kualitas maupun kuantitas harus bisa masuk pasar ekspor,” katanya.
4. Pelaksanaan business matching dan business forum
Kadin akan menggelar pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan Tunisia.
“Business matching ini menjadi jembatan konkret antara pelaku usaha kedua negara, bekerja sama dengan Kemendag dan KBRI Tunisia,” tambahnya.
IT-PTA diharapkan menjadi landasan baru bagi penguatan hubungan ekonomi Indonesia–Tunisia, membuka kesempatan bagi perluasan pasar ekspor, peningkatan investasi dua arah, dan memperkuat konektivitas pelaku usaha kedua negara. Pemerintah dan dunia usaha menilai momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas kehadiran Indonesia di pasar Afrika Utara dan Mediterania.