Hajiumrahnews.com – Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat tertutup pada Selasa (28/10/2025) guna membahas rincian akomodasi, konsumsi, dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan rapat tertutup dilakukan agar data dan lokasi akomodasi tidak bocor ke pihak luar yang bisa memicu permainan harga.

“Begitu kita sebut di mana menginap, pemain sudah bekerja di sana. ‘Wah, ini hotel sudah pasti diambil, kita lipat-lipatkan harganya,’” ujar Marwan dalam rapat di Gedung DPR.

Menurutnya, pembahasan detail biaya akan dilanjutkan hingga Rabu malam, dan hasil final diharapkan bisa diumumkan pada Kamis (30/10/2025).

“Kami harap tanggal 30 sudah bisa diumumkan ke publik. Yang penting biayanya bisa turun,” tambah Marwan.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendukung langkah tertutup tersebut untuk menghindari spekulasi harga dari pihak penyedia di Arab Saudi.

“Kalau harga kita sudah diketahui, biasanya langsung ada permainan. Akomodasi atau lokasi yang kita tuju tiba-tiba dinaikkan harganya,” ujar Dahnil.

Ia menegaskan rapat tertutup itu juga untuk mencegah keterlibatan mafia dan calo yang kerap mengambil keuntungan dari informasi terbuka.

“Kalau terbuka, justru membuka peluang para mafia itu bermain. Jadi langkah ini untuk menjaga transparansi yang sehat,” imbuhnya.