Hajiumrahnews.com — Saudi Arabia terus menapaki era baru melalui rangkaian reformasi Vision 2030. Salah satu perubahan penting yang kini terasa nyata adalah meluasnya hak perjalanan perempuan Saudi, termasuk kemudahan dalam mengurus paspor dan melakukan perjalanan ke luar negeri.
Perubahan ini menandai pergeseran besar dari sistem lama yang selama puluhan tahun membatasi mobilitas perempuan. Kini, perempuan Saudi usia 21 tahun ke atas dapat mengurus paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa perlu izin wali laki-laki. Aturan ini pertama kali ditetapkan lewat dekrit kerajaan tahun 2019 dan masih berlaku hingga 2025.
Langkah tersebut dipuji sebagai kemajuan signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan di Saudi, sejalan dengan misi Vision 2030 yang mendorong keterlibatan lebih besar perempuan di sektor publik, dunia kerja, hingga ruang global.
Tak hanya soal perjalanan, kebijakan baru juga memperkuat hak-hak sipil perempuan Saudi. Kini perempuan bisa langsung mendaftarkan kelahiran, pernikahan, dan perceraian, serta memiliki wewenang lebih besar dalam urusan keluarga, termasuk mengurus kartu identitas anak.
Kewenangan ini menjadi penopang penting untuk mengurangi hambatan birokrasi sehari-hari dan memberikan kemandirian lebih besar kepada perempuan dalam mengatur kehidupan pribadi maupun keluarga.
Meski begitu, perempuan berusia di bawah 21 tahun masih memerlukan persetujuan wali untuk mengurus paspor atau bepergian, kecuali dalam beberapa kondisi khusus. Misalnya, bagi yang sudah menikah, memperoleh beasiswa pemerintah, atau melakukan perjalanan kerja. Beberapa kasus hukum juga tetap membutuhkan dokumen tambahan dari pengadilan.
Kendati masih ada batasan, arah kebijakan jelas menuju relaksasi bertahap yang diharapkan ke depan juga menyentuh kelompok usia muda.
Perempuan usia 21 tahun ke atas kini dapat mengajukan paspor langsung melalui Jawazat (Departemen Paspor) atau aplikasi digital Absher. Prosesnya relatif sederhana: cukup melampirkan identitas resmi, foto terbaru, alamat, serta bukti pembayaran biaya paspor.
Sementara untuk perempuan di bawah 21 tahun, persetujuan wali atau pihak berwenang tetap menjadi syarat utama. Selain itu, semua pelancong wajib memeriksa syarat visa dan aturan imigrasi negara tujuan sebelum melakukan perjalanan.
Transformasi kebijakan ini adalah bagian dari Visi 2030 Saudi, strategi jangka panjang yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak sekaligus memodernisasi ekonomi dan masyarakat.
Bagi perempuan, reformasi ini berarti peluang lebih luas untuk berkarir, belajar, dan berpartisipasi di ranah internasional. Namun, keberhasilan reformasi juga bergantung pada implementasi yang merata di seluruh wilayah Saudi agar setiap perempuan memperoleh hak yang sama.
Dengan perluasan hak perjalanan perempuan 2025, Saudi Arabia menandai babak baru dalam sejarah sosialnya. Walau sejumlah aturan masih berlaku, terutama bagi yang berusia di bawah 21 tahun, arah kebijakan jelas menunjukkan komitmen menuju masyarakat yang lebih inklusif dan progresif.
Bagi banyak perempuan Saudi, reformasi ini bukan sekadar aturan baru, tetapi pintu menuju dunia yang lebih luas—membawa harapan, kemandirian, dan kesempatan lebih besar untuk masa depan.