Hajiumrahnews.com – Industri halal global terus tumbuh pesat dan menuntut sinergi lintas negara agar standar serta kepercayaan konsumen muslim tetap terjaga. Menangkap momentum ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sepakat mempererat kerja sama melalui seminar internasional bertajuk “Aturan Lintas Halal Membentuk Sebuah Perspektif Masa Depan” di Sunway Hotel Big Box, Iskandar Puteri, Johor, pada Rabu lalu (10/09).
Acara yang diinisiasi Kerajaan Negeri Johor bersama Majelis Agama Islam Johor (MAINJ) itu dihadiri lebih dari 300 peserta dari lintas sektor: perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, profesional, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kehadiran beragam pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya pembahasan regulasi halal lintas negara bagi masa depan industri halal dunia.
Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, menegaskan bahwa halal merupakan kewajiban seorang muslim. Ia menyayangkan masih banyak masyarakat di negara mayoritas muslim yang menganggap produk otomatis halal tanpa mengecek sertifikat.
“Banyak usahawan muslim yang mungkin merasa, wah saya muslim tujuh turunan. Untuk apa saya urus halal? Sementara ketika ke China, Jepang, atau Perancis, orang-orang yang bukan muslim justru sangat serius dengan kualitas dan halal,” ujarnya, dikutip pada Rabu (24/9).
Raafqi menekankan sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan penting yang memberi rasa aman bagi konsumen. Tantangan terbesar bagi Indonesia, menurutnya, adalah ketergantungan pada produk impor—lebih dari 60% daging dan sebagian besar susu masih diimpor.
Harapannya, kerja sama halal lintas negara bisa mendorong penguatan usaha domestik. “Sertifikasi halal harus tetap menjaga kualitas meski prosesnya dipercepat. Jangan sampai efisiensi mengorbankan standar yang telah dibangun,” tambahnya.
Dari Malaysia, Direktur Bagian Pengurusan Halal JAKIM, YBrs. Ustaz Muhyidin Bin Aziz Saari, menekankan bahwa Malaysia memiliki protokol ketat terhadap daging dan produk turunannya. Rumah potong hewan harus mendapat persetujuan Department of Veterinary Services (DVS) Malaysia, dengan audit bersama JAKIM dan DVS.
Dengan aturan ini, meski produk memiliki sertifikat halal, jika rumah potongnya tidak disetujui maka tetap ditolak. Muhyidin menegaskan bahwa standar halal di ASEAN sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya kebijakan tiap negara perlu dipahami dengan baik oleh pelaku industri.
Dari Singapura, CEO SuChi Success Initiatives Pte. Ltd, Mohamed Khair Bin Mohamed Noor, menekankan bahwa negaranya lebih mengedepankan kolaborasi ketimbang persaingan.
“Singapura tidak ada masalah menerima produk halal dari Indonesia dan Malaysia. Bahkan kalau ada bahan yang sulit didapat, biasanya disarankan cari yang ada logo JAKIM atau Halal Indonesia,” jelasnya.
Ia menilai peluang kerja sama halal Indonesia–Malaysia–Singapura sangat besar. Contoh nyata adalah produk daging asal China yang ditolak tiga negara ini hingga akhirnya mengurus sertifikasi halal BPJPH untuk bisa masuk pasar regional.
“Pasar Singapura memang kecil, tapi sangat terbuka. Kami bisa menjadi hub halal regional sebelum produk melangkah ke pasar global,” ujarnya.
Diskusi dalam seminar menegaskan bahwa aturan halal lintas negara bukan sekadar soal perbedaan regulasi, melainkan upaya membangun kepercayaan konsumen muslim global. Sinergi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dipandang sebagai modal besar untuk menjadikan ASEAN pusat industri halal dunia.
LPH LPPOM menegaskan komitmennya dalam mendukung harmonisasi aturan halal lintas negara. Melalui program edukasi Halal On 30 yang bisa diakses di bit.ly/HalalOn30, LPPOM menyediakan pembelajaran praktis seputar proses sertifikasi halal dalam 30 menit.
Dengan menjaga kualitas sertifikasi, memperkuat usaha lokal, dan membuka ruang kerja sama lebih luas, masa depan industri halal global dinilai akan semakin kokoh dan menjanjikan.