Hajiumrahnews.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dihadapkan pada tiga tantangan besar jelang penyelenggaraan ibadah haji 2026. Tahun depan akan menjadi momen perdana bagi Kemenhaj mengambil alih penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi VIII DPR, Haeny Relawati Rini Widyastuti, mengatakan tantangan pertama adalah persoalan waktu dan tekanan operasional. Tahapan penyelenggaraan haji 1447 H akan dimulai pada April 2026, menyisakan hanya enam bulan sejak Oktober 2025 untuk mempersiapkan segala aspek teknis.

“Semua harus dilakukan secara paralel dan tepat sasaran. Kelambatan sedikit saja bisa berimplikasi pada kesiapan penyelenggaraan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan 221 ribu jemaah,” ujar Haeny dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Tantangan kedua, lanjutnya, terletak pada kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Kemenhaj yang baru naik status dari Badan Penyelenggara Haji harus segera membangun sistem kerja dan merekrut SDM profesional dalam waktu singkat. Ia menilai perlu ada mekanisme transfer knowledge yang sistematis dari Kemenag agar pengalaman puluhan tahun dalam pengelolaan haji tidak hilang.

“Kemenag memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Tanpa mekanisme yang jelas, pengalaman Kemenag yang sudah bertahun-tahun akan hilang begitu saja, sehingga Kemenhaj harus memulai dari awal,” tutur Haeny.

Sementara itu, tantangan ketiga menyangkut alih kelola aset dan logistik. Dalam proses transisi, Kemenhaj akan menerima pengalihan aset besar-besaran seperti embarkasi, debarkasi, asrama haji, rumah sakit haji, serta fasilitas pendukung lainnya di berbagai daerah.

Politikus Partai Golkar itu menilai, proses inventarisasi dan verifikasi aset akan menjadi pekerjaan berat yang memerlukan ketelitian tinggi. “Semua proses itu memerlukan inventarisasi, verifikasi, dan serah terima yang cukup rumit,” katanya.

Haeny menekankan pentingnya pendekatan bertahap — jangka pendek, menengah, dan panjang — agar pelaksanaan haji 2026 berjalan tertib dan menjadi contoh sukses transisi kelembagaan. “Harapannya, haji 2026 bisa menjadi momentum kolaborasi lintas sektor demi pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ujar dia menegaskan.