Hajiumrahnews.com — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menghadiri Dialog Perhajian dan Pembinaan ASN di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Bengkulu, Rabu (10/12). Kegiatan tersebut diikuti pejabat Kanwil, para Kakan Kemenhaj kabupaten/kota, Ketua MUI, pimpinan ormas Islam, pimpinan KBIHU, PPIU, PIHK, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Dahnil menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi dengan jajaran ASN dan peserta dialog. Mengenakan Pakaian Sarung Lengkap (PSL), ia menjelaskan bahwa busana khas tersebut digunakan setiap Kamis dan berbagai agenda resmi sebagai simbol identitas Kemenhaj.
“PSL bukan hanya seragam. Ini bahasa simbolik yang diwarisi para pendiri bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, dan H. Agus Salim,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada simbol-simbol kepemimpinan dalam ruang publik.
Dahnil menegaskan bahwa penyelenggaraan haji di era Kemenhaj tidak sekadar ritual, tetapi juga simbol perubahan kebangsaan. Ia memaparkan tiga prioritas transformasi:
Sukses ritual,
Sukses ekosistem ekonomi haji,
Sukses peradaban dan keadaban.
Pada aspek ritual, Kemenhaj tengah membangun kultur meritokrasi dengan menempatkan integritas dan kompetensi sebagai prasyarat utama seluruh SDM. Ia juga menyoroti adanya praktik rente dan asimetri informasi dalam layanan haji, termasuk manipulasi rantai layanan dan perdagangan kuota.
“Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh praktik tersebut dibersihkan hingga ke akar-akarnya, meskipun memunculkan resistensi dan fitnah,” tegas Dahnil.
Salah satu agenda strategis yang dipaparkan adalah kebijakan pemerataan masa tunggu haji dengan menetapkan rata-rata nasional 26 tahun. Kebijakan ini menjadi koreksi atas ketimpangan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bengkulu yang sebelumnya memiliki masa tunggu antara 13 hingga 35 tahun.
Dahnil meminta jajaran Kanwil dan Kakan Kemenhaj memastikan masyarakat memahami kebijakan tersebut sebagai langkah pemerataan yang adil dan bersifat jangka panjang.
Selain itu, Kemenhaj tengah menyiapkan penguatan ekosistem ekonomi haji melalui rencana transformasi Asrama Haji menjadi Hotel Haji dengan pola kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Fasilitas tersebut kelak memberikan layanan bagi jemaah haji, umrah, dan berbagai kegiatan keumatan lainnya.
“Haji dan umrah harus menjadi simbol kebangsaan. Ini era kebangkitan para haji Indonesia,” ujar Dahnil.
Wamenhaj mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bengkulu untuk memperkuat integritas, bekerja tegas, dan menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih adil, transparan, dan memuliakan jemaah.
Merespons kebijakan pemerataan masa tunggu, Kakanwil Kemenhaj Provinsi Bengkulu, Intihan, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi intensif bersama tokoh lintas ormas dan masyarakat. “Kebijakan ini langkah positif dan konstruktif untuk pemerataan nasional,” ujarnya.