Hajiumrahnews.com — Pemerintah Amerika Serikat menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris internasional melalui perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada Senin, 24 November 2025. Keputusan tersebut merujuk pada tuduhan bahwa jaringan Ikhwanul Muslimin terlibat dalam aktivitas kekerasan, termasuk dukungan terhadap serangan kelompok perlawanan Palestina kepada Israel.
Dalam dokumen resmi Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa perintah tersebut memulai proses peninjauan terhadap berbagai cabang Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah untuk dimasukkan dalam daftar Organisasi Teroris Asing (FTO). “Perintah ini menggerakkan suatu proses di mana cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin akan dipertimbangkan sebagai Organisasi Teroris Asing,” tertulis dalam dokumen tersebut.
Dokumen itu juga menyebut bahwa sejumlah cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, Yordania, dan Mesir diduga memfasilitasi kampanye kekerasan yang dianggap mengancam kepentingan AS. Setelah serangan 7 Oktober 2023 di Israel, Gedung Putih menuduh “sayap militer Ikhwanul Muslimin cabang Lebanon” ikut melakukan serangan roket bersama Hamas, Hizbullah, dan kelompok perlawanan Palestina lainnya.
Dalam salah satu poin, pemerintah AS menuding pejabat senior Ikhwanul Muslimin cabang Mesir telah menyerukan tindakan kekerasan terhadap kepentingan AS. “Kegiatan-kegiatan tersebut mengancam keamanan warga sipil Amerika di Levant,” tulis perintah tersebut.
Perintah eksekutif ini memuat langkah lanjutan berupa pemblokiran aset, pembekuan transaksi, serta investigasi mendalam mengenai jaringan Ikhwanul Muslimin di sejumlah negara Timur Tengah. Pemerintah AS juga menyatakan kesiapannya membantu negara-negara yang “ingin memberantas pengaruh Ikhwanul Muslimin di wilayahnya.”
Penetapan tersebut memberi waktu 30 hari kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung AS untuk menyusun pemetaan resmi jaringan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania guna dimasukkan ke daftar teroris global.
Keputusan Trump memantik reaksi luas, termasuk dari tokoh sayap kanan pro-Israel. Laura Loomer, aktivis ekstremis yang dekat dengan lingkaran Trump, menyerukan agar pemerintah AS menargetkan politisi Muslim Amerika. Tanpa bukti, ia menuduh tiga tokoh Demokrat —Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Zohran Mamdani— memiliki kedekatan dengan Ikhwanul Muslimin.
Gerakan Ikhwanul Muslimin didirikan di Mesir pada 1928 oleh Hassan al-Banna dengan visi mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan politik. Pada masa awal, Ikhwanul Muslimin berfokus pada dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial.
Sejak tahun 1940-an, organisasi ini mulai aktif dalam isu politik nasional Mesir. Ketegangan memuncak pada era Presiden Gamal Abdel Nasser, ketika pemerintah menilai Ikhwan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Ribuan anggotanya ditangkap, disiksa, bahkan dieksekusi, meski gerakan tetap bertahan secara bawah tanah.
Pada masa Presiden Anwar Sadat, Ikhwanul Muslimin kembali memperoleh ruang gerak. Organisasi ini mencapai puncak pengaruh pada gelombang Arab Spring tahun 2011, ketika mereka memenangkan pemilu dan mengantarkan Muhammad Morsi menjadi Presiden Mesir. Namun kekuasaan tersebut berakhir singkat setelah kudeta militer pada 2013.
Ikhwanul Muslimin tercatat memiliki hubungan historis dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930–1940-an, desakan Ikhwanul Muslimin berperan besar dalam mendorong Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946.
Hasan al-Banna ikut tergabung dalam Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia di Mesir, sementara anggota Ikhwanul Muslimin aktif melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Belanda. Diplomasi tersebut menjadi tonggak penting pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia.
Bung Hatta pernah menyatakan, “Kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo,” merujuk pada dukungan Mesir dan negara Arab lain dalam mengokohkan legitimasi kemerdekaan Indonesia.
Ikhwanul Muslimin tidak memiliki cabang resmi di Indonesia, namun gagasan dan literatur mereka mempengaruhi berbagai organisasi dakwah, gerakan intelektual Islam, dan kelompok sosial-keagamaan. Sejumlah tokoh dan aktivis muslim Indonesia juga terinspirasi oleh pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb.
Dalam ranah politik, sebagian simpatisan pernah berada dalam partai berbasis Islam, meski pengaruhnya tidak dominan dan cenderung terserap dalam konteks politik nasional Indonesia yang lebih plural.
Penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teror global menunjukkan dinamika geopolitik baru pascakonflik Gaza. Kebijakan Amerika Serikat mencerminkan perubahan pendekatan terhadap kelompok Islam politik yang memiliki jejaring luas di kawasan Arab. Bagi banyak negara, Ikhwanul Muslimin tetap memiliki dua wajah: gerakan dakwah sosial dan jaringan politik yang dianggap mengancam stabilitas.
Bagaimanapun, keputusan ini berpotensi mempengaruhi hubungan internasional, dinamika keamanan di Timur Tengah, serta persepsi global terhadap organisasi-organisasi Islam politik di berbagai negara.