Hajiumrahnews.com — Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umrah Haji Republik Indonesia (ASTAGATRA RI), Rizky Sembada, menyampaikan dukungan terhadap wacana pemerintah terkait skema haji tanpa antrean atau yang dikenal sebagai “war ticket”.
Menurutnya, gagasan tersebut merupakan langkah progresif dalam upaya transformasi pengelolaan haji di Indonesia. Ia menilai skema tersebut sangat relevan dengan prinsip dasar ibadah haji yang mensyaratkan kemampuan atau istitha’ah.
“Rencana ini luar biasa. Skema haji yang bisa langsung berangkat tanpa antre adalah sesuatu yang baik dan memang perlu segera dilaksanakan,” ujar Rizky kepada hajiumrahnews.com.
Ia menjelaskan bahwa praktik keberangkatan haji tanpa antre sebenarnya bukan hal baru. Selama ini, skema tersebut telah berjalan melalui jalur tertentu dan diminati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial.
“Faktanya, di Indonesia sudah banyak yang berangkat haji tanpa antre. Artinya, kebutuhan dan kemampuan itu memang sudah ada di masyarakat,” katanya.
Rizky menilai bahwa konsep haji tanpa subsidi justru lebih sesuai dengan prinsip dasar ibadah haji sebagai rukun Islam kelima yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mampu.
Ia berpandangan bahwa subsidi dalam penyelenggaraan haji sebaiknya dievaluasi, mengingat masih banyak sektor lain yang lebih membutuhkan dukungan negara.
“Haji itu untuk yang mampu. Kalau disubsidi, justru bisa menjadi beban bagi pemerintah. Subsidi seharusnya lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, jika skema haji non-subsidi dibuka secara luas, minat masyarakat akan sangat tinggi. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi dalam mempercepat keberangkatan jamaah yang saat ini terjebak dalam antrean panjang.
Selain mendukung wacana pemerintah, ASTAGATRA RI juga mengusulkan pendekatan yang lebih aplikatif dalam jangka pendek. Salah satunya dengan memberikan opsi kepada jamaah yang sudah terdaftar dalam antrean untuk beralih ke skema non-subsidi.
“Jamaah yang sudah antre bisa ditawari untuk upgrade. Bagi yang mampu, subsidinya dihilangkan dan bisa langsung diberangkatkan. Ini bisa mempercepat tanpa harus menunggu penambahan kuota,” jelas Rizky.
Usulan tersebut, lanjutnya, pernah disampaikan dalam forum resmi bersama DPR sebagai bagian dari solusi percepatan antrean haji nasional.
Rizky menegaskan bahwa keberhasilan skema haji tanpa antrean sangat bergantung pada peran penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang telah memiliki pengalaman dan legalitas.
Ia menyatakan kesiapan para PIHK untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengelola skema tersebut secara profesional.
“Penyelenggara haji langsung ini seharusnya adalah PIHK yang sudah terakreditasi dan berpengalaman. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah,” ujarnya.
ASTAGATRA RI sendiri merupakan organisasi yang mengakomodasi pelaku usaha lintas sektor dalam ekosistem haji dan umrah, mulai dari travel, transportasi, perhotelan, logistik, produk halal, hingga UMKM dan ekonomi kreatif.
Di akhir pernyataannya, Rizky berharap pemerintah tidak berhenti pada tahap wacana, melainkan segera melibatkan para pemangku kepentingan untuk merumuskan implementasi yang konkret.
“Jangan hanya wacana. Mari duduk bersama dengan para pelaku industri yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Kami siap mendukung agar sistem ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam menghadirkan sistem haji yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip istitha’ah.