Hajiumrahnews.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membela keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ia menegaskan, langkah tersebut murni dilandasi komitmen membantu perjuangan rakyat Palestina di tingkat global.
Menurut Gus Yahya, hingga saat ini Board of Peace menjadi satu-satunya platform internasional yang tersedia untuk menggalang konsolidasi dunia demi perdamaian Palestina. Di tengah belum munculnya alternatif forum lain, Indonesia dinilai tidak boleh berpangku tangan.
“Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita, berdasarkan visi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam dan harus ikut serta dalam inisiatif itu,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Ia menekankan, keikutsertaan Indonesia tidak memiliki agenda lain di luar kepentingan Palestina.
“Tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Gus Yahya juga tidak menampik adanya perbedaan pandangan terhadap sejumlah elemen yang terlibat dalam Dewan Perdamaian. Namun, menurut dia, persoalan mendasarnya adalah ketiadaan wadah lain yang mampu menghimpun dukungan internasional secara efektif bagi Palestina.
“Persoalannya saat ini belum ada alternatif platform untuk membangun konsolidasi internasional demi perdamaian Palestina,” pungkasnya.
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mengambil sikap berbeda. Wakil Ketua Umum MUI KH M. Cholil Nafis mendesak pemerintah mengevaluasi ulang, bahkan menarik diri, dari keanggotaan Indonesia di Board of Peace.
Menurut Cholil, keputusan bergabung dengan forum tersebut merupakan langkah janggal yang dinilainya berpotensi mencederai sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Desakan itu disampaikan secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Cholil melalui akun X pribadinya, dikutip dari inilah.com, Rabu (28/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu mengemukakan tiga alasan utama. Pertama, forum tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Kedua, ironisnya, dalam forum yang mengusung label “perdamaian” tersebut tidak terdapat perwakilan Palestina. Ketiga, Indonesia tetap diwajibkan membayar iuran keanggotaan untuk duduk bersama pihak yang dinilai melakukan penjajahan.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” cetusnya.
Perbedaan pandangan antara PBNU dan MUI ini mencerminkan dinamika perdebatan publik terkait strategi diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina di tengah konstelasi politik global yang kompleks.