Hajiumrahnews.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus tetap dapat dilaksanakan meskipun dunia sedang menghadapi dinamika geopolitik yang memanas.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Menurutnya, situasi geopolitik global tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pelaksanaan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima tersebut.
“Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Puan menilai seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji perlu melakukan langkah evaluasi serta mitigasi untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Langkah antisipatif tersebut dinilai penting agar keberangkatan jemaah haji Indonesia tetap dapat berjalan dengan aman dan terkelola dengan baik.
“Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi,” ujarnya.
Menurut Puan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan sekaligus kenyamanan jemaah Indonesia yang menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi memastikan jemaah tetap dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman meskipun terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, kondisi keamanan di kota-kota utama penyelenggaraan ibadah seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah masih berada dalam kondisi aman dan kondusif.
“Kondisi keamanan di wilayah Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Makkah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Jamaah umrah yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti,” kata Irfan.
Meski demikian, Irfan mengakui eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah berdampak pada stabilitas keamanan regional, termasuk pada aktivitas transportasi udara internasional.
Sejumlah negara di kawasan menutup ruang udara mereka, terutama pada jalur yang selama ini menjadi lintasan utama penerbangan internasional menuju kawasan Teluk.
Situasi tersebut berpotensi memengaruhi jalur penerbangan menuju Arab Saudi sehingga memerlukan koordinasi intensif antara pemerintah, maskapai penerbangan, serta otoritas terkait dalam memastikan kelancaran perjalanan jemaah.