Hajiumrahnews.com — Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Handi Risza Idris, menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengambil peran lebih besar dalam pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas pendanaan yang dapat memperkuat ekosistem halal nasional yang terus berkembang.
Dalam diskusi publik Indef bertajuk “Menakar Potensi Danatara sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Syariah Indonesia”, Handi menilai Danantara dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang layak dalam pengembangan KIH di masa mendatang.
“Menurut hemat saya, membangun kawasan khusus industri halal juga bisa dikembangkan oleh Danantara,” ujar Handi dalam diskusi daring, Ahad (30/11/2025).
Ia menyebut penguatan pembiayaan menjadi kunci agar industri halal nasional mampu bersaing di tingkat global.
Handi menjelaskan bahwa sejauh ini sudah terdapat tiga KIH yang beroperasi dan menjadi model pengembangan ekosistem halal: Halal Industrial Park Sidoarjo, Modern Halal Valley Cikande, serta Bintan Inti Halal Hub. Ketiga kawasan tersebut dinilai menjadi contoh awal yang dapat diperluas melalui dukungan pendanaan yang tepat.
“Kalau ini bisa berkembang, bisa didukung dengan baik, kontribusinya terhadap perekonomian nasional akan semakin nyata,” katanya.
Ia mendorong Danantara melihat ketiga kawasan tersebut sebagai peluang investasi jangka panjang yang sejalan dengan prioritas pertumbuhan ekonomi syariah.
Menurut Handi, pengembangan KIH tidak hanya berfokus pada kawasan industri, tetapi juga dapat berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan berikat, pusat logistik berikat, hingga kawasan perdagangan bebas. Dengan model tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pusat distribusi produk halal regional.
Handi menjelaskan, “Kita bisa bayangkan satu wilayah di Indonesia menjadi pusat perdagangan bebas khusus produk halal, mulai dari logistik hingga keuangan syariah yang saling terhubung.”
Ia menilai integrasi tersebut dapat menciptakan full halal ecosystem yang berdampak besar bagi ekonomi nasional.
Penguatan kawasan industri halal, kata Handi, tetap membutuhkan dukungan pemerintah, baik melalui regulasi maupun insentif. Salah satu opsi yang dinilai relevan adalah pemberian tax holiday atau tarif khusus agar industri halal mendapat ruang tumbuh lebih cepat.
Menurutnya, peluang pengembangan KIH sudah terbuka lebar. Tantangannya ialah meyakinkan Danantara bahwa sektor ini merupakan bisnis masa depan yang layak didanai.
Handi menambahkan, pengembangan KIH akan semakin strategis dengan hadirnya sejumlah proyek besar yang terkait ekosistem halal, termasuk rencana Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Proyek tersebut dinilai bisa memperluas peluang bisnis halal yang saling terhubung antara Indonesia dan Timur Tengah.