Hajiumrahnews.com — Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 terus dimatangkan pemerintah, termasuk dari sisi logistik dan layanan bagi jemaah. Salah satu tahapan yang kini mulai berjalan adalah distribusi koper bagi calon jemaah haji yang dilakukan secara bertahap.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa proses distribusi koper jemaah haji 2026 telah dimulai dan menunjukkan progres signifikan.
Distribusi koper ditargetkan rampung paling lambat pada 17 April 2026.
“Mengenai kesiapan logistik, distribusi koper jemaah terus berjalan. Hingga saat ini, Saudi Airlines telah mendistribusikan 74,1 persen koper, sedangkan Garuda Indonesia mencapai 50,8 persen,” ujar Irfan pada Selasa (14/4).
Percepatan distribusi logistik menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan operasional haji berjalan optimal sebelum masa keberangkatan dimulai.
Selain logistik, kesiapan petugas haji juga mulai dilakukan secara bertahap. Tim Advance Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah diberangkatkan lebih awal untuk mempersiapkan layanan di Tanah Suci.
Pemberangkatan tim advance dilakukan pada 13 April 2026.
Petugas lainnya dijadwalkan menyusul secara bertahap, dimulai dari petugas Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Madinah pada 17–18 April, kemudian Daker Mekkah pada 22–24 April, serta Amirulhaj pada 19 Mei 2026.
Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan juga ditunjukkan melalui evaluasi fasilitas akomodasi jemaah di Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah telah menindaklanjuti berbagai catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kondisi hotel yang sebelumnya menjadi sorotan.
“Kami telah berkoordinasi dengan pengelola hotel agar seluruh catatan dapat ditindaklanjuti, khususnya terkait perbaikan fasilitas seperti karpet, gorden, serta tempat wudu dan sanitasi agar lebih aman dan nyaman bagi jemaah,” kata Irfan.
Fokus perbaikan diarahkan pada aspek kenyamanan dan keamanan, terutama bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan fasilitas lebih memadai.
Sementara itu, layanan konsumsi jemaah di Mekkah dipastikan tetap berjalan normal meskipun terdapat satu penyedia layanan yang mengundurkan diri.
Pemerintah memastikan tidak ada gangguan dalam penyediaan konsumsi selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
“Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan mandat penyelenggaraan ibadah haji secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Irfan.
Langkah percepatan distribusi logistik dan penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, nyaman, dan tertata bagi seluruh jemaah Indonesia.