Irjen Kemenhaj Siapkan Skema Baru Layanan Kesehatan Haji
Hajiumrahnews.com — Sistem pelayanan kesehatan haji Indonesia menghadapi tantangan baru setelah otoritas Arab Saudi memperketat aturan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Klinik yang sebelumnya dapat merawat jemaah hingga sembuh kini hanya dapat melakukan observasi dalam waktu terbatas.
Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, menegaskan perlunya formulasi baru dalam pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia. Penguatan sistem layanan dinilai penting untuk menekan risiko kesehatan dan angka kematian jemaah selama berada di Tanah Suci.
Dendi menjelaskan perubahan besar terjadi setelah Arab Saudi menerapkan regulasi baru terhadap fasilitas kesehatan negara pengirim jemaah. Sebelum 2024, KKHI dapat beroperasi layaknya rumah sakit yang merawat jemaah Indonesia yang sakit sampai pulih.
“Tapi kemudian tahun 2025 dan 2026 ini, ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi yang mana KKHI kita ini yang ada di Makkah maupun Madinah, sudah tidak bisa lagi merawat. Hanya mengobservasi, itu pun batas waktunya hanya kurang lebih 4 jam saja,” ucap Dendi kepada Media Center Haji (MCH) di Madinah, dikutip Kamis (11/6/2026).
Kemenhaj Hadapi Dilema Layanan
Dendi menilai kebijakan baru tersebut menempatkan manajemen haji Indonesia dalam situasi yang tidak mudah.
Arab Saudi menuntut angka kematian jemaah dapat ditekan secara signifikan. Ruang gerak operasional klinik kesehatan Indonesia, pada saat yang sama, justru semakin terbatas akibat larangan rawat inap di KKHI.
Kondisi tersebut membuat Kemenhaj perlu menyusun pola layanan yang lebih adaptif, cepat, dan sesuai dengan aturan setempat.
Formulasi baru dibutuhkan agar jemaah yang sakit tetap mendapatkan penanganan yang tepat tanpa melanggar ketentuan otoritas Arab Saudi.
KKHI Tetap Jadi Pusat Logistik Kesehatan
Kemenhaj saat ini menjaring masukan dari kepala sektor, kepala KKHI Madinah, serta jajaran kesehatan di Makkah. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan skema layanan kesehatan haji berikutnya.
KKHI tetap memiliki fungsi penting meskipun tidak lagi dapat melakukan rawat inap. Fasilitas tersebut masih menjadi pusat logistik kesehatan, tempat penyimpanan alat kesehatan, pusat distribusi obat-obatan ke sektor, serta tempat tinggal bagi para perawat.
Peran KKHI juga tetap dibutuhkan sebagai titik koordinasi layanan kesehatan jemaah, terutama untuk mempercepat respons terhadap keluhan medis di sektor-sektor pemondokan.
Skema Rujukan Langsung Dikaji
Dendi menyebut pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan skema alternatif apabila pembatasan rawat inap di KKHI tidak dapat diubah.
Salah satu opsi yang dikaji ialah mempercepat rujukan langsung dari sektor ke rumah sakit Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.
“Apakah nanti langsung dari sektor-sektor ke rumah sakit rujukan, yaitu rumah-rumah sakit Arab Saudi yang sudah kita bekerja sama, karena kalau lewat sini lagi tidak bisa dirawat kan,” ujar Dendi.
Skema tersebut diharapkan dapat mempersingkat waktu penanganan jemaah yang membutuhkan tindakan medis lanjutan.
Kendala Bahasa Jadi Perhatian
Kendala bahasa di rumah sakit Arab Saudi menjadi salah satu kekhawatiran dalam skema rujukan langsung.
Dendi menilai keterbatasan komunikasi dapat memengaruhi kondisi psikologis jemaah yang sedang sakit. Jemaah Indonesia, terutama lansia, membutuhkan pendampingan agar tetap tenang saat menjalani perawatan di fasilitas kesehatan asing.
Pemerintah perlu menyiapkan pola pendampingan yang lebih kuat, termasuk dukungan penerjemahan, komunikasi medis, dan koordinasi antara petugas sektor dengan rumah sakit rujukan.
Petugas Medis Tetap Diapresiasi
Dendi mengapresiasi dedikasi petugas medis Indonesia yang tetap bekerja optimal meski ruang layanan semakin terbatas.
Petugas kesehatan terus bergerak cepat mengantisipasi penyebaran penyakit, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menjadi salah satu keluhan paling dominan pascapuncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Kepadatan jutaan jemaah dari berbagai negara membuat risiko penularan penyakit meningkat. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan petugas, distribusi obat yang cepat, dan sistem pemantauan kesehatan yang lebih responsif.
Kemenhaj diharapkan segera menemukan formulasi layanan kesehatan yang lebih efektif. Keselamatan jemaah harus tetap menjadi prioritas utama di tengah perubahan aturan kesehatan yang semakin ketat di Arab Saudi.
