Belanja di Koperasi Merah Putih Jakarta, Harga Kompetitif tapi Pengunjung Minim
Hajiumrahnews.com — Plang merah-putih menyala di depan sebuah gerai kecil di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wajah Presiden Prabowo Subianto turut terpampang di bagian depan, menandai toko tersebut sebagai bagian dari program Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Kesan pertama yang muncul justru sederhana. Gerai berukuran sekitar 5x5 meter persegi itu tampak seperti kios biasa dan nyaris tak berbeda dari toko kelontong di sekitarnya.
Lokasinya terbilang strategis. Gerai tersebut berada di kawasan Blok M Hub yang ramai dilintasi pejalan kaki dan pengguna TransJakarta. Namun, di tengah arus pengunjung kawasan Blok M yang cukup padat, koperasi itu tampak lengang.
Di sisi pintu masuk, sebuah standing banner berdiri dengan deretan logo instansi dan perusahaan pelat merah. Ada logo Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Perum Bulog, PT Telkom, hingga Perumda Dharma Jaya.
Deretan nama besar tersebut memberi kesan bahwa koperasi ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan BUMN. Namun, kondisi di dalam gerai belum sepenuhnya menggambarkan ambisi besar program tersebut.
Mirip Ritel Modern
Isi gerai Koperasi Merah Putih tidak jauh berbeda dari toko ritel modern. Produk yang dijajakan didominasi barang konsumsi umum, mulai dari minuman kemasan, makanan ringan, beras, minyak goreng, gas LPG, hingga produk beku.
Produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal justru nyaris tidak terlihat. Padahal, salah satu harapan publik terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah menjadi kanal distribusi bagi produk lokal dan UMKM.
Di dalam toko hanya terdapat satu ruangan sederhana. Meja kasir berada di salah satu sisi ruangan. Pendingin ruangan terpasang di dinding. Tidak jauh dari kasir, tabung LPG 3 kilogram dan LPG 12 kilogram ditaruh di atas kardus.
Pada hari kunjungan, jumlah tabung LPG nonsubsidi tampak lebih banyak dibanding gas melon subsidi.
Showcase berisi minuman kemasan berdiri menyala di sisi ruangan. Isinya beragam, mulai dari air mineral, susu, hingga kopi. Namun, minuman di dalamnya tidak terasa dingin.
Dua rak utama menempel di sisi dinding toko. Rak pertama dipenuhi makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Rak lainnya berisi beras dan minyak goreng produksi PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Dua chiller tambahan menampung produk beku seperti daging sapi, ayam, ikan, udang kupas, kentang, hingga nugget. Produk-produk tersebut dipasok oleh Dharma Jaya.
Harga Cukup Kompetitif
Secara harga, sejumlah produk di gerai koperasi relatif kompetitif. Gas LPG 3 kilogram dijual Rp20 ribu, sementara LPG 12 kilogram dibanderol Rp220 ribu.
Beras 5 kilogram dijual Rp76.500. Minyak goreng 1 liter dibanderol Rp23 ribu, sedangkan minyak goreng 2 liter dijual Rp43 ribu.
Produk lain juga tidak jauh berbeda dari harga ritel modern. Roti kemasan dijual mulai Rp6 ribuan, air mineral 600 mililiter Rp5 ribu, daging giling 500 gram Rp36 ribu, dan nugget ayam 500 gram Rp29 ribu.
Gerai ini juga menyediakan layanan Mandiri Agen. Layanan tersebut mencakup setor dan tarik tunai, transfer antarbank, top up dompet digital, hingga pembayaran token listrik.
Meski produk dan layanan cukup beragam, aktivitas pengunjung masih minim.
Selama sekitar 45 menit berada di lokasi, hanya satu orang yang datang. Pria tersebut tidak berbelanja, melainkan ingin menukarkan uang pecahan. Kasir mengaku belum memiliki uang kecil. Pria itu pun segera pergi.
Pengunjung Belum Ramai
Seorang penjaga kasir asal Jawa Barat mengakui koperasi tempatnya bekerja belum ramai meski telah beroperasi hampir satu tahun.
Menurutnya, sebagian besar pembeli datang untuk membeli beras atau minyak goreng. Sebagian lainnya hanya membeli minuman kemasan atau air mineral.
“Di sini enggak terlalu ramai pengunjung sih, mungkin karena orang-orang ke sini bukan buat belanja di koperasi, tapi ke kios atau toko lain. Orang-orang sini juga mungkin belum butuh koperasi,” ujarnya.
Ia menyebut keberadaan ritel modern di kawasan yang sama menjadi salah satu tantangan bagi koperasi tersebut.
“Di atas juga ada salah satu ritel modern, jadi mungkin pengunjung ke situ,” lanjutnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih di kawasan tersebut masih harus berjuang membangun daya tarik. Lokasi strategis belum otomatis membuat pengunjung datang dan berbelanja.
Nasib Pekerja Jadi Sorotan
Kasir tersebut mengaku sejumlah pejabat pemerintah pernah datang mengunjungi gerai. Namun, perhatian tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan pekerja di dalamnya.
Ia mengatakan penghasilannya bergantung pada pemasukan toko. Ia tidak menerima gaji tetap dengan nominal pasti setiap bulan.
“Saya kan nerima upah cuma dari gerai ini berapa penghasilannya. Kalau dikit penghasilannya, ya upah mengikuti,” katanya.
Upah tersebut diberikan setiap bulan, bukan harian. Namun, besarannya tidak mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876.
“Dikasihnya upah sih tetap per bulan, enggak harian gitu,” lanjutnya.
Di tengah obrolan, kasir itu justru balik bertanya. Ia penasaran apakah pemerintah pusat sebenarnya memiliki anggaran khusus untuk operasional maupun pegawai koperasi.
“Sebenernya pemerintah itu ada anggarannya enggak ya ke sini?” tanya dia.
Pertanyaan itu menggambarkan masih adanya ketidakjelasan yang dirasakan pekerja di tingkat gerai terkait tata kelola program.
Tantangan Model Bisnis
Koperasi Merah Putih digadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat. Namun, temuan di lapangan menunjukkan tantangan program ini tidak sederhana.
Jika model bisnisnya terlalu mirip dengan ritel modern, koperasi akan menghadapi persaingan langsung dengan pemain swasta yang sudah memiliki jaringan, sistem distribusi, promosi, dan loyalitas konsumen lebih kuat.
Koperasi juga berisiko kehilangan diferensiasi apabila tidak menghadirkan produk khas, produk UMKM, layanan komunitas, atau skema keanggotaan yang memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.
Harapan besar terhadap Koperasi Merah Putih adalah menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar toko kebutuhan harian dengan papan nama berbeda.
Karena itu, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang diresmikan. Pemerintah perlu memastikan koperasi benar-benar hidup, dikunjungi warga, memberi ruang bagi UMKM, memiliki tata kelola pekerja yang jelas, dan mampu bersaing secara sehat di tengah ekosistem ritel modern.
Tanpa perbaikan model bisnis dan penguatan fungsi koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, gerai strategis sekalipun bisa tetap sepi.
