BPJPH Gandeng 10 Mitra Strategis, Perkuat Ekosistem Jaminan Produk Halal Nasional

Hajiumrahnews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen tersebut, BPJPH menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sepuluh lembaga strategis dari sektor pemerintahan, pendidikan tinggi, lembaga sosial keagamaan, dan swasta.

Kepala BPJPH Haikal Hassan menyebut kerja sama ini merupakan langkah konkret memperluas kolaborasi dan memperkuat sistem Jaminan Produk Halal yang terintegrasi.

“Esensi halal adalah keterbukaan dan transparansi. Penelusurannya ada dan kepercayaannya ada. Halal akan menjadi growth economy engine, mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Haikal Hassan usai penandatanganan di Gedung BPJPH, Senin (6/10).

Haikal juga menegaskan, sistem halal Indonesia kini tengah dipersiapkan agar mampu diakui secara global.

“Kami menyiapkan sistem agar produk kita diterima dunia, punya daya saing, dan sudah terbukti banyak pelaku usaha go internasional,” lanjutnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya memastikan seluruh produk—baik yang dijual offline maupun online, ekspor maupun impor—terjamin kehalalannya.

“BPJPH harus terus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kami di Kemendagri akan mendukung penuh hingga level pemerintah daerah di 38 provinsi,” tegas Ribka.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menilai kolaborasi ini penting untuk memperkuat sektor keuangan syariah sebagai penopang utama ekonomi halal.

“Tanpa jasa keuangan halal, pengembangan produk halal tidak akan ke mana-mana,” ujarnya.

Anggito menambahkan bahwa pengembangan ekonomi syariah kini bersifat inklusif.

“Ekonomi halal tidak lagi soal dikotomi muslim dan nonmuslim. Ini soal struktur ekonomi nasional yang berkelanjutan,” katanya.

Berikut daftar lembaga dan instansi yang menandatangani kerja sama dengan BPJPH:

  1. Kementerian Keuangan – Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.

  2. Kementerian Dalam Negeri – Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

  3. BAZNAS – Pengumpulan dan pengelolaan ZIS-DSKL Pegawai BPJPH.

  4. Universitas Siliwangi – Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi & Pelatihan JPH.

  5. Universitas Jenderal Soedirman – Tri Dharma dan Penyelenggaraan JPH.

  6. Universitas Negeri Padang – Pelatihan Jaminan Produk Halal.

  7. Universitas Ary Ginanjar – Pelatihan Jaminan Produk Halal.

  8. Badan Diklat Ikatan Apoteker Indonesia – Pelatihan Jaminan Produk Halal.

  9. PT Global Halal Centre – Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi JPH.

  10. PT Indirosan Suksestama Abadi – Penyelenggaraan Indonesia Halal Festival dan Pemilihan Duta Saliha.

Melalui sinergi ini, BPJPH berharap seluruh pihak berkontribusi aktif memperkuat ekosistem halal nasional serta mendukung visi besar menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.