DPD RI Apresiasi Layanan Haji 2026, Kemenhaj Siap Perkuat Tata Kelola
Hajiumrahnews.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menerima apresiasi dan masukan strategis dari Komite III DPD RI terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemenhaj di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Komite III DPD RI menilai pelaksanaan operasional haji tahun ini secara umum berjalan baik, terutama dalam menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan ramah bagi jemaah lanjut usia.
Anggota Komite III DPD RI dari Lampung, Ahmad Bastian Esy, menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kemenhaj dalam menangani kondisi jemaah dengan berbagai tantangan kesehatan.
“Dari laporan profil jemaah haji, ternyata memang luar biasa tugas Kementerian Haji dan Umrah ini, karena jemaah dengan risiko tinggi saja 77,4 persen, belum lagi yang lanjut usia. Kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun kemarin, satu kata yang paling tepat untuk Kementerian Haji dan Umrah tahun ini adalah top,” ujar Ahmad.
Penyelenggaraan haji 2026 mencatat sejumlah inovasi pelayanan, termasuk penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah pada fase kritis di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Selain itu, kebijakan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji juga menjadi perhatian positif karena dinilai mampu menjadi langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kesehatan jemaah selama berada di Tanah Suci.
Evaluasi Layanan Badal Haji dan Dam
Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, mengapresiasi peningkatan pelayanan haji tahun ini. Namun, ia juga memberikan catatan terkait mekanisme pembayaran badal haji dan dam agar memiliki standar informasi yang lebih jelas bagi masyarakat.
“Kedepannya Kemenhaj dapat melakukan evaluasi dan proyeksi terkait badal dan dam yang dapat dijadikan patokan agar tidak terjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat. Namun secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj pada tahun ini berlangsung baik dan lompatan-lompatan pelayanannya juga terjadi peningkatan yang signifikan,” kata Denty.
Penyelenggaraan haji 2026 dilakukan dengan kuota nasional sebanyak 221 ribu jemaah. Berbagai kebijakan baru diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan selama proses ibadah.
Kemenhaj Komitmen Lakukan Penyempurnaan
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite III DPD RI terhadap penyelenggaraan haji nasional.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Irfan.
Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan pelaporan berkelanjutan antara Kemenhaj RI dan DPD RI.
Kemenhaj menegaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan pelayanan publik strategis yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar pelayanan kepada jutaan jemaah Indonesia dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
