Hajiumrahnews.com — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, melantik pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, baik tingkat pusat maupun daerah, pada Rabu (31/12/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kepemimpinan dan penataan organisasi guna memastikan kesiapan menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya menghadapi musim haji 2026.
Dalam sambutannya, Menteri yang akrab disapa Gus Irfan menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik langsung dihadapkan pada tantangan strategis yang menuntut ketepatan, kecepatan, serta akuntabilitas tinggi dalam setiap aspek layanan haji dan umrah.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 membutuhkan perhatian serius di seluruh bidang, termasuk proses pelunasan biaya haji, keakuratan data jemaah, serta kejelasan informasi kepada masyarakat,” ujar Gus Irfan.
Gus Irfan menekankan bahwa kepastian pelunasan biaya haji merupakan fondasi utama dalam memastikan kesiapan layanan pada seluruh tahapan penyelenggaraan. Menurutnya, akurasi data jemaah harus dijaga secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun operasional di kemudian hari.
“Kepastian pelunasan menjadi fondasi utama dalam memastikan kesiapan layanan pada setiap tahapan,” tegasnya.
Selain aspek administrasi, Menteri Haji dan Umrah juga menyoroti kesiapan asrama haji sebagai pintu awal pelayanan jemaah. Ia menegaskan bahwa asrama haji harus memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan, serta ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Pada sektor transportasi udara, Gus Irfan meminta adanya koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan maskapai penerbangan agar proses keberangkatan dan kepulangan jemaah berjalan tepat waktu, aman, dan nyaman. Kelengkapan dokumen perjalanan, termasuk paspor dan visa, juga harus didukung oleh sistem layanan yang terintegrasi dan akurat.
Menteri menegaskan bahwa penyediaan perlengkapan haji harus dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.
Tidak kalah penting, kesiapan petugas haji disebut sebagai kunci utama keberhasilan layanan di lapangan. Proses seleksi, pembekalan, dan penempatan petugas harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
“Integritas dan empati dalam melayani jemaah harus menjadi nilai utama setiap petugas,” kata Gus Irfan.
Kepada para pejabat Eselon II, III, dan IV yang baru dilantik, Gus Irfan menekankan peran strategis mereka dalam memastikan seluruh aspek persiapan haji dan umrah berjalan terpadu, profesional, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh jajaran bekerja dengan semangat kolaborasi serta menjadikan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama.
“Saya harap pelantikan ini menjadi momentum penguatan kinerja organisasi Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan lancar,” tandasnya.