Hajiumrahnews.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M resmi ditutup pada Kamis (31/7/2025) di Tangerang. Rakernas menghasilkan lima rekomendasi strategis untuk peningkatan layanan jemaah haji Indonesia.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nugraha Stiawan, menyampaikan bahwa apresiasi dari Pemerintah Arab Saudi terhadap Misi Haji Indonesia menjadi bukti bahwa sinergi antarpemangku kepentingan, dukungan lintas institusi, serta kinerja petugas haji menjadi kunci keberhasilan operasional tahun ini.
“Koordinasi dan kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan, peran petugas haji, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan jemaah terlayani dengan baik,” ujar Nugraha.
Berikut lima rekomendasi utama hasil Rakernas:
Rakernas mendorong penyusunan standar kompetensi pembimbing, uji kompetensi di tingkat kabupaten/kota, integrasi kurikulum manasik, serta reformasi rekrutmen petugas haji secara transparan dan akuntabel. Penekanan juga diberikan pada pembinaan tenaga mukimin dan mahasiswa di Saudi.
Kebijakan paspor, pelunasan, dan pemvisaan perlu disesuaikan dengan ketentuan Arab Saudi, termasuk pembatasan usia dan istitha’ah kesehatan. Rakernas juga merekomendasikan pembentukan crisis center serta kerja sama dengan instansi kesehatan lokal.
Koordinasi lebih erat dengan Kemenhaj Saudi diusulkan dalam hal transportasi dan akomodasi. Selain itu, pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional didorong untuk mendukung logistik konsumsi jemaah.
Rakernas menyoroti pentingnya pengawasan kinerja syarikah dan integrasi sistem Siskohat dengan e-Hajj. Edukasi menyeluruh terkait kartu Nusuk dan prosedur digitalisasi juga menjadi bagian dari strategi implementasi.
Penetapan BPIH harus dilakukan lebih awal dengan koordinasi bersama DPR RI dan BPKH. Regulasi pembiayaan juga disesuaikan dengan jadwal dan kebijakan Saudi agar pelunasan tidak menumpuk pada waktu pemvisaan.
Rakernas yang berlangsung selama empat hari ini dihadiri oleh 450 peserta, termasuk perwakilan Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII DPR RI, Kanwil Kemenag, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdulaziz Ahmad. Forum ini diharapkan menjadi fondasi penyelenggaraan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.